• Sabtu, 23 Oktober 2021

Polemik Gugatan Perumahan Bandung City View 2.Bandung, Polda dan Kejati Jabar Diminta Hadir

- Kamis, 23 September 2021 | 15:26 WIB
Bandung City View 2
Bandung City View 2

Bandung, Zonabandung.com,- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Jabar Joko Suranto mengaharapkan Polda dan Kejati Jawa Barat untuk bisa mengambil peran hadir dalam penegakan hukum atas kondisi polemik Gugatan terhadap PT. Global Kurnia Grahatama yang merupakan pembeli dan pemilik sah atas lahan yang kini dibangun perumahan Bandung City View 2."Pasalnya diduga ada keterlibatan mafia tanah dalam kasus ini' tegas Joko.

'Kasus ini akan menimbulkan keresaan sosial, keresahan ekonomi dan juga pastinnya akan berdampak instabilitas karena ketidak percayaan masyarakat terhadap pungsi-pungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap siapapun yang telah berteransaksi dengan baik.

'Jadi Polda harus membuka diri untuk mau melakukan penyelidikan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat ( Konsumen) juga memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha', ujar Ketua DPD REI Jabar Joko Suranto di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Kejati Jabar Selamatkan Uang Negara Rp.3,2 Trilyun Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Joko menuturkan dugaan adanya keterlibatan mafia ini dilihat dari posisi kasusnya.
Menurut Joko, posisi PT Global Kurnia Grahatama merupakan pembeli dan pemilik sah atas lahan yang kini dibangun perumahan Bandung City View 2. Kalau kita baca kisnya dimana Sertifikat Hak Milik (SHM ) ini,sudah berpindah tangan lima kali, SHM itu, telah diuji diverifikasi di BPN, artinya Sertifikat itu benar.
Namun dalam pengadilan di PTUN Bandung, status ratusan rumah warga itu digugat dan ratusan rumah tersebut kalah di persidangan.

'Masyarakat pembeli harus dapat perlindungan. Namun nyatanya bisa dikalahkan dengan alasan formalistik. Karena hanya menyebut hal tertentu, yang membuat itu harus digugurkan. Ini membuat keresahan psikis dan bisa berdampak juga pada ekonomi,' kata Joko.

Selain itu, Joko juga menyatakan pemerintah harus hadir menengahi. Sebab, persoalan ini juga akan berdampak luas terlebih bagi perekonomian masyarakat.

'Jadi hal formil ini mestinya negara harus hadir. Kaitan mengenai posisi property. Ini adalah bukan pemerintah menfasilitasi pengadan perusahaan, ini pihak swasta sudah punya inisiatif meski ada sisi bisnis tapi ini mestinya mendapat dukungan.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

LPKA Bandung Kini Ditumbuhi Jamur Tiram

Jumat, 22 Oktober 2021 | 13:05 WIB

Pemkot Bandung Gelar Sayembara Fasilitas Olah Sampah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:20 WIB
X