Bandung, Zonabandung.com -- Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berlangsung pada 3-20 Juli ini. Namun, berdasarkan pantauan di berbagai daerah masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pengetatan mobilitas orang itu.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, hal itu relatif wajar terjadi.
Pasalnya, hingga kini belum ada proses koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang terjalin.
"Padahal, agar masyarakat disiplin dalam masa PPKM darurat itu membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dari atas hingga tataran rumput," kata Hermawan saat Dialog Produktif bertajuk "PPKM Darurat, Lindungi Keluarga" secara virtual, Rabu (7/7/2021).
Menurutnya, pada masa PPKM darurat itu pemerintah seharusnya lebih intens melaksanakan prinsip 3T yakni tracing, testing, treatment.
Dia mengaku, kini pemerintah cenderung melakukan treatment. Padahal, dalam pengetatan mobilitas orang itu diperlukan penelusuran atau tracing yang mumpuni.
Bahkan, dia menyebutkan seharusnya pemerintah menghadirkan posko random testing agar masyarakat bisa disiplin untuk tidak keluar rumah. Itu dilakukan untuk memberikan nilai psikologis terhadap kedisplinan masyarakat.
“Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memahami regulasi secara benar. Jika ini mengganggu proses, kita akan tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Sementara, Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Dewan Pakar (IAKMI) DKI Jakarta mengungkapkan, harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat.
“Seperti viral lurah di Depok, mengadakan pesta pernikahan. Ini kan paradok, disatu sisi dia tokoh, bagaimana mau mungkin mengharapkan kesadaran masyarakat, sementara tokoh atau aparat sendiri tidak sesuai dengan prilaku,” ucap Hermawan.
Dia juga berpendapat, jika ingin masyarakat patuh, harus ada testing secara masif.
“Masyarakat itu tidak sekedar kata kata yang mereka inginkan, anggaplah pada sudut sudut keraiamain publik, ada random testing, otomatis mereka akan segan keluar rumah. Masyarakat kita itu tipikal yang takut diperiksa, jika mereka tahu disitu ada posko random testing, dimana ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga, jadi perlu ini untuk kampanye dalam PPKM ini,” tegasnya.
Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, PPKM akan efektif jika dibarengi dengan terobosan disegala lini, termasuk dinas dinas.
“Yang paling penting saat ini adalah sens of urgency yang sama, baik di aparatur dan warga. Di Bogor, saya memerintahkan semua dinas turun, jika berdasarkan tupoksi, banyak dinas yang tidur saja dirumah. Pada intinya harus aktived,” ucapnya.
