Bali, Zonabandung.com,- Kanwil Kumham Jabar berperan aktif mendukung Indonesia masuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
Kemenkumham Jabar mendorong Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa (PMPJ) dan Beneficial Ownership (BO) dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), tutur Kadiv Yankumham Kemenkumham Jabar, Andi Taletting Langi dari Bali kepada zonabandung.com via telepon, Rabu, 15 Maret 2023.
Selain itu, dukungan itu dilakukan dalam mencapai tumbuhnya investasi di Indonesia, ujar Andi.
Baca Juga: Kalapas I Medan Kumham Sumut Buka PORSENAP Semarak Harbakpas ke 59 Tahun 2023
Andi menjelaskan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki program bahwa Juni 2023 Indonesia harus dapat memenuhi Immediate Outcomes yang diminta oleh FATF.
Salah satu rencana aksi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia melalui Ditjen AHU yaitu penerapan BO dan PMPJ, terang Andi.
Seiring dengan itu, Kanwil Kumham Jabar terus mendorong peran Notaris dalam melaksanakan rencana aksi tersebut sebagai wujud mencegah aksi-aksi TPPU/TPPT melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), tandas Andi.
Kadiv Yankumham, Andi pun menuturkan pihak Kanwil Kumham Jabar telah melakukan beberapa langkah strategis, sesuai instruksi Kakanwil, R. Andika Dwi Prasetya yakni sejak 2021, Kanwil Jawa Barat telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan BO dan PMPJ kepada stakeholder terkait, lalu pada Tahun 2022 mengadakan Diseminasi pengisian kuesioner mengenai Sectoral Risk Assesment (SRA) kepada Notaris.
Terakhir bulan Februari lalu Kanwil Jawa Barat menginisiasi pertemuan antara Notaris dengan Koordinator Badan Hukum Ditjen AHU guna menegaskan tujuan pemmblokiran akun korporasi yang tidak melaporkan BO, tegas Andi.
Bukan itu saja, Kanwil Kemenkumham Jabar pun telah mendorong penyebaran informasi layanan AHU lainnya, seperti pendirian PT Perorangan, dan legalisasi Apostille. ' Terakhir kami melakukan pengambilan sumpah janji setia kepada Anak Berkewarganegaraan Ganda pertama di Indonesia, atas nama Felicia Adame sebagai wujud pelaksanaan Pasal 3A PP 21 Tahun 2022', ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muhzar menegaskan Urgensi Indonesia untuk menjadi anggota FATF.
Dengan menjadi anggota FATF, membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian Indonesia dan persepsi positif terhadap sistem keuangan nasional, serta Indonesia akan memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional, khususnya terkait penyusunan standarisasi pencegahan pencucian uang (money laundering), ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023 di Bali, Selasa malam, 14 Maret 2023.
Ia berharap seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia agar mendukung terwujudnya Indonesia menjadi anggota FATF, dari mulai pengisian kuesioner PMPJ untuk memetakan risiko notaris, membuat database sanksi yang pernah dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris, mendorong Notaris melakukan pendaftaran pada GO-AML sebelum akunnya diblokir, memperbanyak sosialisasi terkait penerapan PMPJ dan BO guna mencegah TPPU/ TPPT, imbuhnya.
