• Jumat, 24 September 2021

Tak Terima Putusan PTUN Bandung, PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA Dan BPN Ajukan Banding

- Selasa, 14 September 2021 | 16:03 WIB
Dinilain Putusan PTUN Bandung tidak adil,  PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA dan  BPN mengajukan Banding
Dinilain Putusan PTUN Bandung tidak adil, PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA dan BPN mengajukan Banding

Bandung, Zonabandung.com,- Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung selaku tergugat dan PT. Global Kurnia Grahatama (PT. GKG) selaku tergugat II Intervensi  dalam perkara nomor : 3/G/2021/PTUN.BDG Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diputus pada tanggal 29 Juli 2021, mengajukan upaya Banding terhadap putusan tersebut.

'Kami mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, kami menilai putusan itu tidak memberikan rasa adil', ujar Kuasa hukum PT.Global Kurnia Grahatama, Fajar Kartabrata usai menyerahkan memori banding di PTUN Bandung Jalan Diponigoro Bandung Selasa 14 September 2021.

Menurut Fajar Kartabrata, Perkara No.3/G/2021/PTUN.Bdg tesebut diajukan oleh LAKSAMANA PERTAMA Deny Septiana SIP MAP yang  mempermasalahkan penerbitan SHGB No. 34/Pasir Impun beserta turunannya sejumlah 222 Sertifikat dengan luas 42.780 m2. Dimana dalam  perkara tersebut  PT. GKG selaku Tergugat II Intervensi (Pihak ketiga)  sedangkan BPN Kota Bandung selaku Tergugat.

Baca Juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Oded-Yana, Separuh Jalan Berjibaku Hadapi Pandemi

'Pengugat mengajukan gugatan  didasarkan karena LAKSAMANA PERTAMA Deny Septiana SIP MAP mengklaim memiliki Eigendom Verponding Nomor 6391 atas nama Raden Ardisasmita yang dianggap sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah yang menjadi bagian dari SHGB No. 34/Pasir Impun milik PT GKG.

Kenudian Gugatan itu diputus Majelis Hakim PTUN Bandung  pada tanggal 29 Juli 2021.

Norman dan Kuasa Hukumnya Fajar,SH.MH.

Gugatan tersebut  oleh Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan mengabulkan seluruh gugatan LAKSAMANA PERTAMA Deny Septiana SIP MAP serta membatalkan SHGB No. 34/Pasir Impun beserta turunannya sejumlah 222 Sertifikat, tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan secara hukum belum dapat dilakukan eksekusi.

Menurut Fajar dalam  Putusan Hakim PTUN tersebut tidak menyatakan tanah seluas 42.780 m2 milik Penggugat melainkan karena adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh BPN pada saat penerbitan SHGB No. 34/Pasir Impun yaitu tahap penyelidikan riwayat tanah, dimana dalam klaim yang dilakukan penggugat pada saat penerbitan SHM No 1 Tjikadut, menggunakan nama Frans Witsbol yang adalah warga negara asing.' Kata Fajar.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Musnahkan Hasil Razia, Lapas Binjai Deklarasi Zero HP

Jumat, 24 September 2021 | 14:00 WIB

Dinsos Kota Cimahi Gelar Sarasehan Pendataan Keluarga

Kamis, 23 September 2021 | 20:29 WIB

Belum Miliki Izin, Satu Pabrik Di Majalengka Ditutup

Kamis, 23 September 2021 | 12:41 WIB
X