Peringatan Hari HAM Sedunia, Kanwil Kemenkumham DKI Dukung Penuh Perlindungan dan Pemajuan HAM

Jakarta, Zonabandung.com,- Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-73, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ibnu Chuldun beserta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Struktural menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari HAM secara virtual, Jumat, 10 Desember 2021.

Peringatan hari HAM se dunia itu dipimpin langsung Menkumham RI, Yasonna Laoly yang diikuti seluruh wilayah di seluruh Indonesia melalui virtual zoom.

Hari HAM se dunia tahun ini membuat bertemakan Equality, Reducing Inequalities and Advancing Human Rights.

Baca Juga: Erupsi Gunung Semeru, ACT Bersama PWI Jawa Barat Siap Berangkatkan Truk Bantuan Kemanusiaan

Peringatan Hari HAM setiap tanggal 10 Desember ini diawali dari Deklarasi Universal HAM yang merupakan tonggak penting dalam perjuangan HAM serta menjadi pengingat bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.

Melalui Panitia Rencana Aksi HAM, Pemerintah memastikan hak ekonomi, sosial dan kesehatan guna merespon pandemi serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kondisi pandemi yang dialami dunia bukan alasan untuk mengabaikan HAM, terutama di Indonesia.

Dalam laporan penyelenggaraan, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyampaikan bahwa Kemenkumham telah konsisten menyelenggarakan pemajuan HAM dan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan mengedepankan standar dan norma.

“Panitia Rencana Aksi HAM pun selalu fokus pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat untuk memperjuangkan kesetaraan dan persamaan hak”, tutur Mualimin Abdi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan pidato pada Hari HAM Sedunia.

“Peringatan hari HAM sedunia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, kolaborasi dan solidaritas nasional serta bahu-membahu dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia,', ujar Yasonna.

Pemerintah pun  berkomitmen untuk menyelenggarakan pemenuhan dan pemajuan HAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.

Sesuai dengan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018, penghargaan pelayanan publik berbasis HAM diberikan kepada 508 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.