• Selasa, 31 Januari 2023

Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

- Selasa, 10 Januari 2023 | 16:54 WIB
Sosialisasi Optimalisasi Peran,Tugas,dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Selasa (10/1/2022).
Sosialisasi Optimalisasi Peran,Tugas,dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Selasa (10/1/2022).

Majalengka, Zonabandung.com,-
Kegiatan Pembukaan Sosialisasi Optimalisasi Peran,Tugas,dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang digelar di Hotel Fitra Majalengka Jalan KH.Abdul Halim No 88 Kabupaten Majalengka, Selasa (10/1/2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kabupaten Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M.Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi hadir juga Unsur Forkopimda Kabupate Majalengka, Anggota Komisi XI DPR RI Dr.H. Jefry Romdonny, M.Si.,M.M, Beserta Jajarannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Paula Henry Simatupang, SE, M.Si., Ak., ACPA., CPA (Aust)., CA., CFrA., CFSA beserta jajarannya, Inspektur Kabupaten Majalengka,Para Kepala OPD, Para Camat Se Kabupaten Majalengka dan Para Kepala Desa Se-Kabupaten Majalengka.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M. menyampaikan, Pengawasan Sebagai Bagian dari Fungsi Manajemen, Memiliki Kedudukan yang tidak kalah penting dibanding dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Baca Juga: SMAN 1 Bandung Bersama YAICI Gelar Edukasi Gizi dan Reproduksi

"Pemerintah daerah merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi di unit kerja, bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Lanjut dia mengatakan, Sesuai norma pengawasan besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada jumlah temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa.

"Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. "Kata Sekertaris daerah.

Eman Suherman Menambahkan, Saya mengapresiasi momen saat ini sebagai bentuk bagian terintegrasi antara DPRRI, BPK dengan inspektorat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

"Sebagai penutup saya pesan kepada seluruh kepala desa untuk membangun kesadaran yang secara terintegrasi berkomitmen mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dengan kooperatif melaksankan kegiatan tahun anggaran 2023.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

X