• Senin, 5 Desember 2022

Kuasa Hukum: Dakwaan Penuntut Umum KPK Terhadap Ade Yasin Tanpa Bukti Yang Cukup

- Rabu, 20 Juli 2022 | 15:20 WIB
Sidang Bupati Bogor nonaktif  Ade Yasin di Pengadila Negeri Bandung, Rabu (20/7/2022).
Sidang Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadila Negeri Bandung, Rabu (20/7/2022).

Dalam eksepsi penasihat hukum, pada intinya menilai dakwaan Penuntut Umum KPK tidak cermat dan tidak lengkap.Seperti disebutkan Dinalara Butar Butar menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret kliennya ke kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, tanpa melengkapi alat bukti.

"Di dalam dakwaan tidak ada disebutkan JPU (jaksa penuntut umum) tentang temuan hasil sadapan Penyidik KPK terhadap pembicaraan yang dilakukan Terdakwa AY untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan," ungkapnya saat membacakan eksepsi.

Menurutnya, mengacu pada Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana, perlu dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.

Pasalnya, KPK usai penangkapan mengumumkan bahwa penjemputan Ade Yasin sebagai saksi di rumah dinas pada 27 April 2022 sebagai sebuah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT).

"JPU tidak menjelaskan dalam dakwaannya apa dua alat bukti yang cukup yang dimiliki KPK sehingga terdakwa harus di-OTT," kata Dinalara.

Kuasa Hukum Ade Yasin lainnya, Roynal Pasaribu mengajak hakim menyoriti kualitas dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Karena menurutnya terdapat banyak kejanggalan, sehingga tim kuasa hukum mengajukan keberatan.

"Apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu ‘imaginer' atau ‘dongeng’ yang dapat menyudutkan terdakwa," tuturnya

Menurutnya, Ade Yasin tidak terlibat praktik pemberian uang yang dilakukan oleh Ihsan Ayatullah sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor kepada pegawai BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Ia menduga, Ihsan memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan dari selisih uang yang dihimpun dari ASN dan penyedia jasa, kemudian hanya memberikan sebagian uang tersebut kepada pegawai BPK.

"Patut diduga Ihsan Ayatullah yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri sendiri. Maka hal ini membuktikan tidak adanya subordinat dari bupati kepada Ihsan Ayatullah," kata Roynal.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Kejari Kabupaten Bandung Tahan Kades Mekarwangi

Kamis, 24 November 2022 | 20:22 WIB

Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Hukuman Penjara

Rabu, 16 November 2022 | 19:29 WIB

Sidang Lanjutan Doni Salmanan Kembali Digelar

Kamis, 20 Oktober 2022 | 18:21 WIB
X