• Rabu, 7 Desember 2022

JPU KPK Tuntut Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Selama 3 Tahun Penjara

- Senin, 12 September 2022 | 16:15 WIB
Sidang Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (11/9/2022).
Sidang Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (11/9/2022).

'Kami akan mengajukan pembelaan Tadi sepintas kita dengarkan bahwa fakta-fakta yang diungkapkan oleh jaksa itu.Satu mengungkap bahwa peristiwa OTT yang digongkan KPK ternyata faktanya tidak ada hari ini.

Karena terlihat dalam tuntutannya kan tidak ada berbicara mengenai OTT dan itu terbantahkan hari ini. Karena kalau ada OTT dalam tuntutannya ada dong peristiwa tersebut.'Kata Dinalara.

'Kedua kita dengarkan fakta-fakta tadi terlalu terlihat diduga jaksa memaksakan keterangan para saksi khususnya terhadap peristiwa arahan yang dimaksudkan oleh JPU karena jelas tidak ada fakta yang menjelaskan soal arahan-arahan itu kapan dilakukan? Hanya ada alibi bahwa arahan itu mereka bertemu dengan Ade Yasin itu adalah pada saat memperkenalkan feri, artinya belum masuk pada masa pemeriksaan BPK itu haknya JPU untuk menarik-narik itu menjadi suatu peristiwa walaupun tidak terang benderang kapan itu sebenarnya.'Ujar Dinalara.

Lebih lanjut dikatakan Dinalara,menurut hukum pidana kan harus terang benderang terhadap kapan peristiwa itu dilakukan. Kalau kita lihat juga buku panduan KPK di dalam menuntut itu harus dijelaskan diuraikan secara rinci daripada pasal yang didakwakan, tapi kami lihat tuntutan jaksa itu semuanya ngambang sampai dia lari pada LKPD tahun 2020, peristiwa tahun 2019 padahal di awal kalimat dia mengatakan bahwa peristiwa itu adalah Oktober 2021 sampai April 2022.

Tetapi dalam penguraian fakta dia menjelaskan bahwa kejadian di tahun 2019, 2020 dan LKPD tahun 2022. Ini menarik, kalau peristiwa ini ditarik oleh jaksa dalam suatu tuntutannya batalkan dulu WTP tahun 2021 kalau begitu. Ini kita duga tuntutan gado-gado, gak jelas, peristiwa yang mana, kapan? Tempatnya dimana? Perbuatan siapa?. Jelas Dinalara.

'Dan yang terungkap selama di persidangan adalah kepentingan si pemberi yang merasa ketakutan adanya pemeriksaan. Apakah semua perbuatan-perbuatan si pemberi ini harus Ade Yasin yang tanggung jawab? Tadi dikatakan pemberian uang itu dalam rangka kepentingan. Kepentingan apa? Fakta mengatakan bahwa penyedia jasa itu supaya tidak ada temuan, tidak besar temuan. Begitu juga SKPD mengatakan bahwa mereka takut, karena kalau tidak diberikan uang akan menjadi bulan-bulanan BPK mereka akan diperiksa berkali-kali. Ini kepentingan siapa? Sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh Ade Yasin.

'Kita akan mengurai semua ini bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh KPK itu pasal 5 ayat 1 huruf a, kita akan buktikan bahwa unsur memberikan janji keuntungan kepada BPK itu kita bisa patahkan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Ade Yasin.

Apalagi si pemberi uang yaitu Ihsan dan Adam menyatakan tidak pernah diperintah Ade Yasin untuk menyogok BPK. Dan kalau kita masuk dalam teori hukum, siap itu terjadi apabila dari awal sudah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima.

Pertanyaannya, siapa yang sepakat dengan BPK? Bahkan dengan ihsan saja tidak bersepakat, karena faktanya mereka spontanitas dimintai.'Tegas Dinalara.

Sebelumnya, Ade Yasin didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini WTP.

Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut.

"Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Budiman.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Kejari Kabupaten Bandung Tahan Kades Mekarwangi

Kamis, 24 November 2022 | 20:22 WIB

Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Hukuman Penjara

Rabu, 16 November 2022 | 19:29 WIB

Sidang Lanjutan Doni Salmanan Kembali Digelar

Kamis, 20 Oktober 2022 | 18:21 WIB
X