• Jumat, 2 Desember 2022

Kasus Korupsi Pasar Pelita Kota Sukabumi Rp 19,5 Miliar, Penasehat Hukum Akan Ajukan Eksepsi

- Rabu, 23 November 2022 | 17:50 WIB
Sidang kasus korupsi pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (23/11/2022).
Sidang kasus korupsi pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (23/11/2022).

Bandung, Zonabandung.com,- Sidang kasus korupsi pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi yang menyeret nama Staff Walikota Sukabumi Ayep Supriatna mulai digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 23 November 2022.

Pada sidang pembacaan dakwaan ini terdakwa dihadirkan secara daring dari dalam rumah tahanan.

Dalam kasus tersebut Jaksa penuntut umum Kejari Kota Sukabumi Faisal Bustomi Makki mendawa dua orang yakni Ayep Supriatna (PNS) dan unsur swasta yakni Irwan.

Baca Juga: Kepala LPKA Gorontalo Pimpin FMD Bersama 32 Pegawai Di Century Beach

Berdasarkan dakwaan JPU menyebutkan akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara senilai Rp 19,5 miliar akibat dari bank garansi bodong.

Dari pantauan Zonabandung.com, sidang tersebut mendapat perhatian serius dari KPK yang menurunkan langsung tim nya untuk monitoring selama persidangan.

Dalam uraian dakwaan Jaksa, peran Irwan selaku kuasa PT Anugerah Kencana Abadi yang sebelumnya beberapa kali pertemuan dengan Walikota Sukabumi Mohammad Muraz terkait rencana Pemerintah Kota Sukabumi untuk melakukan kerjasama melalui BGS/BOT. Irwan bertemu Walikota bersama Hari S Rahadja, Ucup dan Cecep.

Saat itu Ayep Supriatna selaku Kepala Diskoperindag ketika itu telah menyusun dokumen Feasibility Study Pasar Pelita dengan memerintahkan Agus Susanto membuat dokumen dengan tanggal mundur seolah olah waktu penandatangan tertulis Juli 2014 yang ditandatangi Dudi Fathul Jawad, Kepala Diskoperindag periode 2008-2014.

Lalu menurut Jaksa Penuntut Umum jaksa rencana kebutuhan ivestasi perkiraan biaya membangun Pasar Pelita dibuat tanpa didukung analisis dan dokumen pendukung.

Ayep selaku Kepala Diskoperindag juga menyetujui kerangka acuan kerja tanpa proses pembahasan.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Kejari Kabupaten Bandung Tahan Kades Mekarwangi

Kamis, 24 November 2022 | 20:22 WIB

Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Hukuman Penjara

Rabu, 16 November 2022 | 19:29 WIB

Sidang Lanjutan Doni Salmanan Kembali Digelar

Kamis, 20 Oktober 2022 | 18:21 WIB
X