Direktur PT Wagros Digital Indonesia dan Ex Direktur berserta Dewan Komisaris PT SHU Digugat Rp5 Milyar

- Kamis, 16 Februari 2023 | 15:55 WIB
Sidang gugatan Direktur PT Wagros Digital Indonesia dan Ex Direktur berserta Dewan Komisaris PT SHU di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (16/2/2023).
Sidang gugatan Direktur PT Wagros Digital Indonesia dan Ex Direktur berserta Dewan Komisaris PT SHU di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (16/2/2023).

Bandung, Zonabandung.com,- Direktur baru PT. Sabil Huda Utama (SHU) anak perusahaan dari koperasi karyawan PT. Bio Farma (K2BF) menggugat Direktur PT. Wagros Digital Indonesia dan Ex Direktur beserta Ex Dewan Komisaris PT. Sabil Huda Utama (SHU) digugat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Sidang gugatan dengan Perkara Nomor : 521/Pdt.G/2022/PN Bdg tersebut digelar majelis hakim yang diketuai Agung Gede S.Putra di Pengadilan Negeri Bandung Jalan RE Martadinata pada Kamis 16 Pebruari 2023.

Dalam perkara ini Ahmad Zen F. Mamun selaku Direktur PT. Sabil Huda Utama (SHU) anak Perusahaan dari Koperasi Karyawan PT. Bio Farma (K2BF)  melalui kuasa hukum nya Raymon Frederik Siahaan, S.H., M.H., C.L.A., Ricko Nugraha, S.H., M.H., Art Tra Gusti, S.H., M.H., C.L.A., Hardiansyah, S.H., M.H. dan M. Hadiyan Achfas, S.H. yang tergabung dalam ARMOR Law Firm mengajukan gugatan terhadap Oky Adi Putra selaku Direktur PT. Wagros Digital Indonesia sebagai Tergugat I, Ferry Nurjaman selaku Ex Direktur PT. Sabil Huda Utama sebagai Tergugat II, Yudha Bramanti selaku Ex Ketua Komisaris PT. Sabil Huda Utama sebagai Tergugat III, Taufik Akbar selaku Ex Anggota Komisaris PT. Sabil Huda Utama sebagai Tergugat IV dan Notaris Neneng Supriatin sebagai Turut Tergugat.

Baca Juga: Jangan Pernah Kembali, Kalapas I Medan Kumham Sumut Bebaskan 57 Warga Binaan

Menurut Tim Kuasa Hukum Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian material bagi penggugat senilai Rp.5 milyar dan kerugian Imaterial berupa beban pikiran, beban moril, serta nama baik perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang kompeten, credible berprestasi dan memperoleh banyak penghargaan dihadapan relasi.

'Sebagai niat baik Penggugat telah mengupayakan kepada pihak Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat, namun hingga gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian yang baik dan adil, karenanya dalam kesempatan ini Penggugat mengajukan gugatan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus guna tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum'ujar Kuasa Hukum Penggugat Ahmad Zen, Raymon Frederik Siahaan.

Kuasa Hukum Ahmad Zen, Raymon Frederik Siahaan meminta Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk menyita harta Para Tergugat sebagai jaminan.
   
"Dalam permintaan, kita menetapkan sita jaminan harta atau aset-aset milik Tergugat I (Oky Adi Putra), Tergugat II (Ferry Nurjaman), Tergugat III (Yudha Bramanti) dan Tergugat IV (Taufik Akbar)," ujar Raymon usai sidang, Kamis sore.

Permasalahan ini bermula dikarenakan Ferry Nurjaman selaku Ex Direktur PT. Sabil Huda Utama melakukan kerjasama usaha pengadaan pemasok beras sebanyak 5 ribu ton dengan Oky Adi Putra selaku Direktur Utama PT. Wagros Digital Indonesia dengan nilai Rp 5 Miliar.

Kerjasama tersebut terlalu dipaksakan karena PT. SHU tidak mempunyai izin dan/atau tidak didukung dengan penyesuaian atas maksud dan tujuan serta ruang lingkup usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hal ini bertentangan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 92 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Terhadap tindakan lalai yang dilakukan oleh Ferry Nurjaman selaku Ex Direktur PT. Sabil Huda Utama yang diduga tidak mendapatkan pengawasan dari Yudha Bramanti dan Taufik Akbar selaku Ex Dewan Komisaris di PT. Sabil Huda Utama, dimana pengawasan tersebut mengutamakan dan memperhatikan prinsip kehatian-hatian dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, kontrak/kerjasama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris berdasarakan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

'Kegiatan usaha beras ini yang patut diduga merupakan kegiatan usaha fiktif atau dibuat-buat dan patut diduga ada persekongkolan/konspirasi yang dilakukan oleh Para Tergugat  karena dalam kegiatan usaha beras yang dilakukan oleh PT. Sabil Huda Utama hanya diketahui oleh Ferry Nurjaman, Yudha Bramanti dan Taufik Akbar tanpa melibatkan dan sepengetahuan pihak lain yang pernah melihat adanya kegiatan usaha beras ini dan dalam kegiatan usaha ini tidak ada dilengkapi Feasibility Study (FS), Purchasing Order (PO), Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan Surat Jalan (SJ) dan tidak ditandatangani oleh unit kerja Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab logistic di perusahaan.

Hal ini tidak bersesuaian dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang dilakukan dalam perusahaan.

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Terdakwa Kasus Suap Hakim Agung MA Disidangkan

Selasa, 21 Februari 2023 | 12:02 WIB
X