• Senin, 5 Desember 2022

SMSI Kecewa, Pemerintah Hanya Akomodir 2 dari 19 Pasal RKUHP Yang Diusulkan

- Sabtu, 29 Oktober 2022 | 17:41 WIB
Rapat RKUHP Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers.
Rapat RKUHP Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers.

Jakarta, Zonabandung.com,- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 pengusaha pers online, merasa kecewa karena pemerintah hanya mengakomodir dua pasal dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diusulkan Dewan Pers dan para konstituennya.

Kekecewaan itu disampaikan oleh Makali Kumar SH (Ketua bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat), Sabtu 29 Oktober 2022.

Pers bersama konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat, Rabu siang (26/10/2022) di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rapat digelar,  menindaklanjuti adanya tanggapan resmi Pemerintah atas berbagai masukan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Juli 2022 yang disampaikan Dewan Pers.

Baca Juga: Naik 115%, bank bjb syariah Catatkan Laba Bersih Rp59,40 Miliar di Triwulan III 2022

Rapat dipimpin, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (Ketua Komisi Hukum dan Perundang - undangan) bersama  Hendrayana SH (Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers).

Dari perwakilan konstituen Dewan Pers yang hadir, diantaranya Makali Kumar SH dari SMSI, Maulana Muhammad (ATVLI), Ramdi Suraja (PRSSNI), Wahyu Priyogo (IJTI), Adi Prasetya (AMSI), Nelsen dan E Depari (JMSI). Hadir juga Erick dari Pokja hukum Dewan Pers.

Mengawali rapat, Hendrayana selaku moderator,  menyampaikan kepada peserta yang hadir, bahwa pemerintah telah memberikan tanggapan atas usulan reformulasi RKUHP yang disampaikan Dewan pers. Dari 19 pasal yang diusulkan, hanya dua pasal yang terakomodir, itupun salah satu pasal yang diakomodir, masuknya di penjelasan, bukan dibatang tubuh.

"Ini yang kita sayangkan, karena hanya dua pasal yang diakomodir dari 19 pasal yang mendapat tanggapan Pemerintah atas usulan Dewan Pers. Ini harus kita sikapi, sebelum RKUHP ditetapkan yang isunya pada akhir Desember 2022," ujar Hendrayana.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Pos Indonesia Luncurkan Prangko Istimewa Seri G20

Selasa, 15 November 2022 | 21:10 WIB

Listyo Sigit Prabowo Apresiasi Para Mantan Kapolri

Jumat, 28 Oktober 2022 | 14:45 WIB

Kemenkumham RI Raih 2 Rekor MURI Lomba Esports

Minggu, 7 Agustus 2022 | 19:13 WIB
X