• Senin, 5 Desember 2022

Yasonna Laoly Serahkan Laporan HAM Nasional ke Dewan HAM PBB

- Kamis, 10 November 2022 | 10:36 WIB
Menkumham Yasonna H. Laoly hadiri Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Rabu (9/11/2022).
Menkumham Yasonna H. Laoly hadiri Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Rabu (9/11/2022).

Jenewa, Zonabandung.com,- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu, 09 Nopember 2022.

Dalam sidang tersebut, Yasonna sekaligus menyerahkan laporan HAM nasional ke Dewan HAM PBB.

Yasonna menyampaikan, berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan kepada Dewan HAM PBB, antara lain adalah tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi, dan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan.

Baca Juga: Ketua IKWI Jabar Jiean Ajiyanpi Novalia Harap Turnamen Bulutangkis PWI Cup 2022 Lahirkan Bibit Atlet Andalan

Selain itu, dilaporkan juga perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan serta dinamika penegakan hukum.

' Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,' kata Yasonna, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual dari Jenewa, Rabu, 09 Nopember 2022.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu menuturkan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia. Adapun laporan tersebut disusun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga HAM nasional.

' Telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB untuk menjadi rujukan seluruh negara dan pemangku kepentingan lainnya,' ungkap Yasonna.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Terkini

Pos Indonesia Luncurkan Prangko Istimewa Seri G20

Selasa, 15 November 2022 | 21:10 WIB

Listyo Sigit Prabowo Apresiasi Para Mantan Kapolri

Jumat, 28 Oktober 2022 | 14:45 WIB

Kemenkumham RI Raih 2 Rekor MURI Lomba Esports

Minggu, 7 Agustus 2022 | 19:13 WIB
X