• Minggu, 23 Januari 2022

Dipandang Ancam Masa Depan, Forum Dosen SBM ITB Petisikan Pemberhentian Wakil Rektor

- Senin, 29 November 2021 | 22:31 WIB
Kampus ITB. (foto ilustrasi)
Kampus ITB. (foto ilustrasi)

Bandung, Zonabandung.com,- Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), mengajukan petisi serta mosi tidak percaya meminta pemberhentian Muhamad Abduh sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) Institut Teknologi Bandung.

Dalam release yang disampaikan Senin, 29 November 2021, Koordinator Petisi Para Dosen, Budi Permadi Iskandar yang juga merupakan dosen senior serta salah satu pendiri SBM ITB menilai bahwa kebijakan WRURK dipandang mengancam masa depan SBM ITB.

Kebijakan yang disoroti hingga berakibat keluarnya petisi karena menghentikan keberdayaan sekolah bisnis itu melalui surat peraturan yang kontradiktif dengan peraturan Majelis Wali Amanat 001/PER/1-MWA/HK/2019 pasal 5.

Baca Juga: Pemkot Bandung Berikan Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan

"Di mana dalam peraturan tersebut disebutkan organisasi ITB harus mencerminkan semangat  entrepreneurial university, yang mengharuskan ITB fleksibel, responsif dengan kualitas layanan yang bermutu tinggi, professional dan akuntabel. Peraturan ini akan membuat SBM ITB menjadi sulit memenuhi standar internasional," beber Budi.

Diakui Budi yang menjadi juru bicara Forum Dosen Petisi itu, pada masa awal pendiriannya SBM diberi kewenangan mengelola 80 persen pendapatan. Namun, lanjutnya, seiring waktu kewenangan ini berubah menjadi 70 persen untuk SBM.

"Kebijakan saudara Abduh ini, mengurangi kewenangan pengelolaan dana kepada SBM menjadi sekitar 60 persen. Dan peraturan ini menjadikan SBM sebagai unit fakultas sapi perah," tandasnya.

Dengan menerbitkan surat tersebut, para dosen SBM ITB menganggap bahwa WRURK tidak mengindahkan hirarki peraturan yang berlaku di ITB. Bahwa terdapat surat WRURK 1627/IT1.B06/KU.02/2021 membatalkan Peraturan Rektor 016/PER/I1.A/KU/2015.

"Apa isi Peraturan Rektor Nomor 016/2015, pasal 2 ayat 3? Peraturan ini memperkenankan SBM untuk mengembangkan sistem manajemen tersendiri dimana standar biaya adalah alat untuk memotivasi dan mengendalikan kegiatan dosen baik secara swadana dan swakelola," tuturnya Budi.

Halaman:

Editor: Ramdan ZB

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X