Bandung, Zonabandung.com -- Gerakan Mahasiswa Pasundan (Gema Pasundan) menggelar Pasundan Berdiskusi Jilid VI secara daring dan luring dengan tema Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pilkada Jawa Barat di Tengah Pandemi Covid-19, via Zoom Cloud Meeting pada Sabtu (21/11/2020).
Adapun Stadium Generale diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian M.A., Ph.D., dengan narasumber Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Unpas, Trias Nugrahadi, dr., SpKN(K), Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Alimubarok., M.Si dan Akademisi Komunikasi politik, Vera Hermawan S.I.Kom., M.I.Kom.
Sementara itu Opening Speech diberikan oleh Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi., M.Si., dan Presidium Korpus Gema Pasundan, Zendhies Rajo Galan, S.Pd.
Presidium Korpus Gema Pasundan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa GEMA Pasundan konsisten untuk mendiskusikan isu-isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan oleh khayalak luas.
“Kegiatan ini juga merupakan komitmen dan tanggung jawab GEMA Pasundan kepada Paguyuban Pasundan dan masyarakat, untuk terus berkarya di tengah pandemi dan menelaah setiap permasalahan baru. Dimana kami ingin memberikan pencerahan dari sisi intelektual dan berupaya menebar kebermanfaatan,” terang Rajo.
Menurutnya saat ini masyarakat sedang mengalami kebingungan dalam Pilkada di tengah pandemi sehingga membutuhkan pencerahan, dan lewat dikusi ini akan diulas dari berbagai bidang dengan menghadirkan pakar kesehatan, pakar komunikasi politik, dan KPU.
"Gema pasundan akan selalu hidup dan terus berlipat ganda untuk menebar kebermanfaatan walaupun diumbang ambing ombak dan diterjang badai," ungkapnya mengakhiri sambutan.
Pada opening speech selanjutnya, Prof. Dr.H.M.Didi Turmudzi., M.Si., menyampaikan bahwa Pilkada di masa pandemi ini menjadi hal yang dilematis, hal ini mengingat resiko penyebaran virus Corona karena kasus positif di Jawa Barat masih tinggi.
“Di satu sisi kita harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Di sisi lain kepala daerah masa jabatannya sudah habis sehingga kewenangannya menjadi terbatas. Oleh karena itu harus ada solusi, mudah-mudahan Pilkada di Jawa barat dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.
Prof Didi menambahkan bahwa pemerintah sudah memiliki kebijakan maka semua pihak harus berdisiplin pada protokol kesehatan, agar tidak menjadi korban, menimbulkan masalah baru dan kegaduhan.
“Mudah-mudahan kegiatan ini bagian dari upaya kita membangun silaturahim, kebersamaan dan komitmen kepada bangsa. Semoga bermanfaat,” tandasnya.
Adapun Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Alimubarok., M.Si mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, pada awalnya Pilkada akan diselenggarakan pada 23 September, namun karena pandemi Covid-19 maka ditunda selama tiga bulan, dan akan digelar Desember mendatang.
“Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, maka kami berjalan berdampingan bersama pemerintah dan DPR bahwa Pilkada ini dilaksanakan dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan dan koordinasi gugus tugas di masing-masing level baik provinsi, kota maupun kabupaten,” terangnya.
Lewat AKB, lanjut Rifki, penyelenggara akan menjamin kesehatan dan keselamatan dalam pemilihan dan pihak yang terlibat, sehingga akan dipastikan bahwa penyelenggara dan pemilih adalah orang yang sehat.
